KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA …
DAN IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (UUG)/HO BAGI PERUSAHAAN Bupati/Walikotamadya, atau disetujui Gubernur untuk DKI Jakarta, dengan 21 Ags 2019 dapat melihat isi Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, tentang Perumahan Selain peraturan di atas, ada juga Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 (surat izin gangguan atau izin Hinderordonnantie (HO)). 16 Mar 2016 Yang ada hanya undang-undang retribusi dan perpajakan daerah. Jadi Di mana Pemprov DKI Jakarta dapat menyatukan SIUP dan TDP DKI Jakarta). 4. Adi Setiadi (Kementerian Gangguan (HO) yang menyebabkan ketidakpastian proses perizinan. Praktik di. Bandung sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Negara Republik 2 Feb 2015 I. Bangunan Gedung Dasar Hukum: • Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Peraturan Daerah Ibukota DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan (HO) Pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada 28 Ags 2018 Salinan surat izin gangguan atau HO, IMB, TDP, akta notaris berikut akta secara offline dan melalui laman resmi BPTSP DKI Jakarta secara online. dan penerbitan IUI oleh BKPM atau BKPMD ini adalah Undang-Undang
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA b. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta : 1. mendampingi Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta dalam penegakan peraturan perpajakan daerah; dan 2. merekomendasikan pencabutan Izin Gangguan Tempat Usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan kepada Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) berdasarkan Undang-Undang ... UUG/SITU Ini diperlukan untuk proses Izin Usaha Industri / Non Industri / Segala usaha yang berada di kawasan industri,. untuk Izin kegiatan usaha yang dipersyaratkan adanya UUG/SITU berdasarkan Undang-undang Gangguan pemerintah daerah setempat Untuk wilayah DKI berdasarkan Perda No.15 Tahun 2011 upst.dlh.jakarta.go.id
Surat Izin Tempat Usaha (SITU) berdasarkan Undang-Undang ... UUG/SITU Ini diperlukan untuk proses Izin Usaha Industri / Non Industri / Segala usaha yang berada di kawasan industri,. untuk Izin kegiatan usaha yang dipersyaratkan adanya UUG/SITU berdasarkan Undang-undang Gangguan pemerintah daerah setempat Untuk wilayah DKI berdasarkan Perda No.15 Tahun 2011 upst.dlh.jakarta.go.id usaha pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta secara efisien dan efektif, maka diperlukan persyaratan teknis izin usaha Melampirkan Izin Gangguañ — Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan (UUG / HO) 12. Memiliki facilitas pendukung: Ruang pemilahan Bak … Daerah Sulit Isi Kekosongan Jabatan Wagub – Kompas.id Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah merupakan revisi dari aturan tentang pilkada yang berlaku di tahun sebelumnya. Salah satunya mengatur perubahan terkait proses penggantian jika terjadi kekosongan jabatan kepala daerah. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
UNDANG-UNDANG GANGGUAN (UUG / HO) undang-undang gangguan (uug / ho) Permohonan ditujukan kepada Kantor Ketentraman Dan Ketertiban Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Jalan Merdeka Barat Kav.Jakarta Pusat. Beranda | Portal Resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Portal Resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta menargetkan pencatatan aset yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait ke dalam sistem database pelaporan aset BPAD DKI Jakarta rampung pada 24 April 2020. UNDANG-UNDANG GANGGUAN - WordPress.com “Undang-undang ” ini dapat disebut dengan nama “Undang-undang (Ordonansi) Gangguan “. Pasal 18. (1) Ketentuan-ketentuan dalam ” undang-undang ” ini dipakai juga untuk izin-izin mendirikan pabrik-pabrik atau tempat-tempat berniaga, yang telah diberikan menurut resolusi tanggal 3 Pebruari 1836 No. II (S.
b. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta : 1. mendampingi Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta dalam penegakan peraturan perpajakan daerah; dan 2. merekomendasikan pencabutan Izin Gangguan Tempat Usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan kepada Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.
